Working Paper: Wilayah Kelola Rakyat dan Urgensi Politisnya
Wilayah Kelola Rakyat (selanjutnya disebut WKR) merupakan kesatuan wilayah (ruang hidup) yang menjadi hak rakyat secara turun temurun yang hingga...
Read morePaper
Paper
Skandal Omnibus Law Cipta Kerja
Agenda sidang pengujian formil UU Cipta Kerja menjadi momentum untuk membuka kembali ruang bagi publik agar usaha pembatalan UU Cipta...
Read more
Pendapat Hukum: Pengakuan Formal Wilayah Adat Pasca UU Cipta Kerja
Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja/UUCK) merupakan salah satu kebijakan yang banyak menuai kritikan...
Read more
Amicus Curiae: Majelis hakim PTUN Jayapura Wajib Memperhatikan Sikap Masyarakat dan Memenuhi Keadilan yang Disuarakan Masyarakat
Pada April 2021, Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sorong, mencabut izin-izin...
Read more
Garis Pertahanan Terakhir: Industri Menyebabkan Krisis Iklim dan Serangan terhadap Pejuang Lingkungan
Serangan terhadap para pembela tanah dan lingkungan kembali meningkat! Dalam laporannya berjudul "Last Line of Defence", Global Witness mencatat 227...
Read more
CATATAN AKHIR TAHUN: TAK SURUT MESKI PANDEMI
Tahun 2020 kehidupan manusia dihempaskan kondisi Pandemik Covid-19. Diawal pandemi masyarakat berhadap kepada keseriusan negara memperkuat perlindungan, penghormatan dan pemenuhan...
Read more
Policy Paper: Inovasi Kebijakan dan Kelembagaan Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA untuk Keadilan Sosial dan Lingkungan Indonesia
Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemerintahan periode 2019-2024, menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program reforma...
Read more
Di Tengah Krisis COVID: Undang-Undang Baru di Asia yang Mendukung Bisnis dengan Mengorbankan Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal atas Wilayah dan Tanahnya
Planet kita sedang menghadapi krisis kesehatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat virus Corona COVID-19. Pada 29 September 2020,...
Read more
Ringkasan Eksekutif Pra dan Pasca Penetapan Hutan Adat RMI 2019
Versi Indonesia English Version
Read more
The Coalition for Tenure Justice is a coalition whose members are diverse organizations sharing a common interest in advancing the recognition of the rights of Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) and local communities over their land, forest, and natural resources….read more ›
The Coalition for Tenure Justice is a coalition whose members are diverse organizations sharing a common interest in advancing the recognition of the rights of Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) and local communities over their land, forest, and natural resources….read more ›
Copyright © 2017 - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial. All Rights Reserved.